Hakikat Bangsa dan Negara
Istilah negara yang digunakan saat ini adalah terjemahan dari State (Inggris), Staat (Belanda), Lo Stato(Italia), DerStaat (Jerman). Unsur-unsur negara menurut Oppenheimer dan Llautherpact adalah :
Unsur Konstitutif
Rakyat yaitu semua orang yang menjadi penghuni suatu negara
Wilayah atau daerah yaitu batas wilayah di mana kekuasaannegara berlaku
Pemerintah yang berdaulatan adalah
Unsur Deklaratif (Formalitas)
Pengakuan dari negara lain ada dua yaitu pengakuan de facto diberikan bila suatu negra sudah memenuhi unsur konstitutif dan pemerintahannya stabil sedangkan pengakuan de yure adalah pengakuan dari negara lain
Perjanjian Internasional
Traktat adalah perjanjian internasional yang isinya bersifat politik
Konvensi adalah persetujuan formal yang bersifat mengikat dan dibuat bersama oleh beberapa negara
Protokol adalah berita acara mengenai hasil suatu kongres yang masing-masing ditandatangani oleh wakil-wakil negara peserta
Piagam adalah perjanjian internasional yang menciptakan hukum internasional yang bersifat Konstitutif
Dekjlarasi adalah pernyataan bersama mengenai suatu masalah dalam bidang hukum, politik, dan ekonomi
Modus vivendi adalah perjanjian yang bersifat sementara, berlaku sampai ditetapkannya perjanjian yang lebih rinci dan sistematis
Persetujuan (Agreement) adalah perjanjian yang bersifat teknis atau administratif
Covenant adalah Anggaran dasar LBB
Pakta (Pact) Adalah istilah yang menunjukkan suatu persetujuan yang lebih khusus misalnya Pakta Warsawa

Proses pembuatan perjanjian internasional
Perundingan (negotation)
Penandatanganan (Signature)
Pengesahan (ratification)
Otonomi daerah
Pasal 18 ayat 1 : negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dalam undang-undang
Pasal 18 ayat 2 : pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
Pasal 18 ayat 3 : Pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
Pasal 18 ayat 4 : gubernur, bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis
Pasal 18 ayat 5 : pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan perintah yang oleh undang-undang ditentyukan sebagai urusan pemerintah pusat
Pasal 18 ayat 6 : pemerintah daerah berhak menerapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan
Pasal 18 ayat 7 : susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang

Dwi fungsi kepala daerah adalah kepala wilayah yaitu wakil pusat didaerah dan kepala daerah otonom yaitu mengurus daerah.
Pemerintah republik mengutamakan kepentingan umum (publik)
Pasal 1 ayat 1 : Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk republik
Negara kesatuan adalah daerah otonom terpusat
Reforendum adalah pengumpulan suara rakyat.

Bentuk – bentuk kenegaraan
Negara kesatuan : suatu negara dimana kekuasaan untuk mengurus seluruh pemerintahan dalam negara itu terdapat pada pemerintahan pusat, yang punya kedaulatan keluar dan kedalam. Ciri ciriny adalah hanya ada satu UUD, satu kepala negara, satu dewan menteri dan satu parlemen. Negara kesatuan ini dibedakan menjadi negara kesatuan sistem sentralisasi (terpusat) dan sistem desentralisasi ( otonomi daerah)
Negara serikat (federal) : suatu negara yang terdiri dari beberapa bagian negara lain yang tidak berdaulat sedang yang berdaulat adalah gabungan-gabungan dari negara-negara bagian itu. Negara bagian diberik kekuasaan unutk membuat undang-undang sendiri yang tidak boleh bertentangan dengan UUD negara serikat tersebut
Konfederasi (gabungan negara) : adalah perserikatan antara beberapa negara, dimana beberapa negara yang menjadi anggotanya tetap merdeka dan berdaulat penuh baik ke dalam maupun ke luar. Ikatan itu didasarkan pada suatu perjanjian karena adanya kesamaan politik, hubungan luar negeri, pertahanan, dan lain-lain.
Negara Persekmamuran (dominion) suatu negara bekas jajahan yang sudah merdeka dan berdaulat penuh baik keluar maupun ke dalam yang karena kepentingan dipersatukan dalam ikatan bersama dengan negara-negara yang pernah menjajahnya. Sebagai contoh negara-negara bekas jajahan inggris yang kemudian tergabung dalam the British Commonwealth of nation

Suatu negara yang berada di bawah kekuasaan negara lain yang lebih kuat disebut negara protoktoret

Semangat Patriotisme
Semangat patriotisme adalah semangat cinta tanah air atau sikap yang rela berkorban demi kejayaan dan kemakmuran bangsanya.
Patriotisme lebih menekankan pada cintanya tanah air, tempat berpijak, tempat hidup dan tempat mencari penghidupan
Sedangakn nasionalisme lebih menekankan pada cintanya terhadap bangsa.
Chauvinisme : rasa cinta berlebihan terhadap bangsa dan negara sehingga merendahkan bangsa lain. Paham ini dipraktikkan oleh adolf hitler.
Sukuisme : paham yang memandang bahwa suku bangsanya lebih baik diabndingkan dengan suku bangsa lain. Paham ini dapat melahirkan separatisme yautu pemisahan diri dengan negara yang sah dengan mendirikan negara dalam negara

Konstitusi adalah hukum dasar tertulis contohnya adalah UUD 1945
Konvensi adalah Hukum dasar tidak tertulis contohnya pidato kenegaraan presiden setiap tanggal 16 agustus, pengambilan keputusan berdasarkan mufakat.
Hubungan dasar negara dengan konstitusi adalah UUD 1945 merupakan penjabaran dari Pancasila.
UUD yang pernah berlaku di Indonesia :
UUD 1945 berlaku dari 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949
UUD RIS berlaku dari 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950
UUDS berlaku dari 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1950
Infrastruktu Politik
Partai politik
Golongan kepentingan
Alat komunikasi politik
Golongan penekan
Tokoh politik
Sedangkan suprastruktur politik adalah lembaga-lembaga negara
Demokrasi di indonesia
Demos berarti rakyat, kratos berarti kedaulatan jadi demokrasi berarti kedaulatan rakyat
Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat
Menurut international Commision of jurist demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan dilakuakn oleh warga negara melalui wakil-wakil yang telah dipilih
Affan Gafar , demokrasi adalah demokrasi yang hendak dilakukan oleh suatu negara dan demokrasi yang diwujudkan dalam dunia politik praktis
Joseph A Schmeter, demokrasi adalah perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik
Sidney Hoock , demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan keputusan pemerintah yang penting didasarkan kepada kesepakatan mayoritas

Demokrasi terpimpin dengan sila ke 4 dikemukakan oleh soekrano
Asas-asas demokrasi yaitu kerakyatan artinya mengutamakan kepentingan rakyat dan Musyawarh mufakat artinya setiap pengambilan keputusan diupayakan melalui kebulatan pendapat.
Ciri masyarakat indonesia yang majemuk adalah banyaknya suku bangsa dan adanya perbedaan antar lapisan bawah dengan atas dalam hal kekayaan
Ciri masyarakat madani diakuinya hak individu dan kemerdekaan berserikat, kebebasan bagi siapa pun untuk mengartikulasikan isu-isu politik, terdapatnya gerakan-gerakan masyarakat yang berdasar pada nilai-nilai budaya tertentu, terdapat kelompok inti diantar kelompok pertengahan yang mengakar yang melakukan modernisasi sosial ekonomi.
Pilar penegak masyarakat madani yaitu LSM, Pers, Supremasi hukum, Perguruan tinggi.
Semboyan pada dasar negara yaitu Bhineka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tapi tetap satu.
Kekuasaan membuat UU adalah DPR dan presiden sedangkan membuat UUD adalah MPR
Pasal 22 E tentang pemilihan umum (pemilu)
Tujuan pemilu menurut Undang-undang No. 12 tahun 2003 adalah untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintah yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional yang diamanatkan dalam UUD 1945
Pimpinan parpol tingkat daerah yaitu DPD Parpol
Pemilu tahun 1999 dimenangkan oleh partai PDI-P
Pasal 33 ayat 3 berbunyi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-sebesar kemakmuran rakyat
Faktor pendukung globalisasi adalah teknologi informasi, teknologi komunikasi, dan transportasi
Fungsi pers adalah sebagai kontrol sosial, fungsi informasi, fungsi hiburan, dan fungsi pendidikan
Ideologi berasal dari kata edios yang artinya gagasan atau konsep sedangkan logos berarti ilmu. Jadi idiologi berarti ide atau gagasan yang menyeluruh dan sistematis
Idiologi tertutup adalag pandangan yang dianggap kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, melainkan harus diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi dan harus dipatuhi. Contohnya idiologi komunis, fasisme dan idiologi agama sedangkan idiologi terbuka adalah idiologi dengan nilai daar dan instrumental yang dapat dipertanyakan dan disesuaikan dengan prinsip moral yang berkembang di masyarakat. Contohnya idiologi liberal bersifat individualistik dan idiologi pancasila
Kedudukan dan fungsi pancasila :
Pancasila sebagai dasar negara
Pancasila sebagai pandangan hidup
Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa
Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa
Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa
Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum
Empat dimensi yang dimiliki pancasila :
Dimensi idealitas artinya idiologi mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Diemensi normatif artinya pancasila perlu diajarkan dalam suatu sistem norma
Diemensi realistis artinya idiologi mengandung nilai-nilai dasar yang mengandung nilai-nilai riil yang terdapat di dalam masyarakat
Diemnsi fleksibelitas artinya kemampuan suatu idiologi untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman

Pancasila sebagai idiologi terbuka artinya tidak bersifat kaku dan tertutup
Pancasila sebagai paradigma pembangunan artinya nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila secara formatif menjadi dasar, kerangka acuan, tolak ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan oleh indonesia.
Sistem pemerintahan presidensial artinya menteri bertanggung jawab kepada presiden
Sistem pemerintahan parlementer artinya menteri beratnggung jawab kepada parlemen

Lembaga-lembaga peradilan
Peradilan umum ( Pasal 2 UU No. 2 tahun 1986) adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Pengadilan sebagai pengadilan tingkat pertama. Mahkamah agung sebagai pengadilan negara tertinggi. Mahkamah agung berkedudukan di pusat ibu kota negara.
Pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kita provinsi. Pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding
Pengadilan negeri berkedudukan di kota madya atau di ibukota kabupaten.
Peradilan agama (UU No. 7 tahun 1989) adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama islam
Peradilam militer (UU No. 31 tahun 1997) adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang mempunyai kompetensi memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana yang dilakukan oleh anggota militer
Mahkamah Agung mempunyai fungsi :
Fungsi bidang peradilan
Fungsi bidang pengawasan
Fungsi bidang pemberian nasehat
Fungsi bidang pengamanan
Fungsi bidang administrasi
Fungsi bidang tugas dan kewenangan lainnya

Untuk memutus sah atau tidak penangkapan, pemahaman, dan penyelidikan, penuntutan kewenangan dari lembaga Praperadilan

Pemberantasan Korupsi
Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi,kolusi, dan nepotisme (KKN)
Undang – undang No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN
Undang – undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi
Undang – undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
Undang – undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi

Lembaga Independen
KPK yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi di Indonesia. Lembaga ini didirikan berdasarkan UU No. 30 tahun 2002.
Komnas HAM yaitu Komisi Nasional hak Asasi manusia dibentuk untuk membantu mengembangkan kondisi kondusif bagi pelaksanaan HAM dan meningktakn perlindungan HAM guna mendukung terwujudnya pembangunan nasional berdiri sejak tahun 1993 berdasarkan keputusan presiden No. 50 tahun 1993
Hak Asasi Manusia
Peraturan perundangan yang mengatur HAM adalah Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM dimana dijelaskan pengertian HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.
Undang – undang No. 26 tahun 2000 mengatur tentang Pengadilan HAM
Pasal 27 ayat 1 : segala wara negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya
Pasal 27 ayat 2 : tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
Pasal 27 ayat 3 : setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelan negara
Pasal 28 : kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang
Pasal 28 A : hak untuk hidup
Pasal 28 B : hak berkeluarga
Pasal 28 C : hak mengembangkan diri
Pasal 28 G : hak perlindungan
Pasal 28 E : hak untuk memilih
Pasal 28 F : hak memperoleh Informasi
Pasal 29 ayat 1 : negara berdasar atas Ketuhan yang masa esa
Pasal 29 ayat 2 : negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memilih agama dan beribadah
Pasal 30 : pertahanan dan keamanan negara
Pasal 31 : pendidikan
Pasal 32 : kebudayaan
Pasal 33 : perekonomian nasional
Pasal 34 : Kesehjatraan sosial

Tap MPR No. 17/MPR/1998 tentang HAM mengatur secara khusus tentang HAM
Piagam internasional HAM yaitu Declaration of Human Rights yang terdiri dari 30 pasal yang ditetapkan pada 10 Desember 1948
Bill of rights di britania raya yang berisi undang-undang tentang HAM tahun 1689
Magna charta ini pembatasan kekuasaan raja dan HAM tahun 1215
Tahun 1776 ada Declaration of independence di amerika
Tahun 1789 di Prancis ada Declaration des Droits de L’homme et du citoyen
Tahun 1941 ada four freedoms oleh F.D Roosevelt yang berisi kebebasan unutk berbicara dan mengemukakan pendapat, kebebasan untuk beragama, kebebasan dari rasa takut, kebebasan dari kekurangan atau kelaparan.
Lembaga PBB yang menangani HAM adalah Dewan Keamanan
Pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan genosida adalah pembunuhan scera besar-besaran, terencana terhadap suatu bangsa,etnis,agama,ras,suku dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental terhadap anggota kelompok, memaksa tindakan yang mencegah kelahiran di dalam kelompok, mengakibatkan kemusnahan fisik, memindahkan secacar paksa anak-nak darin kelompok tertentu ke kelompok lain

Posted with WordPress for BlackBerry.